JAKARTA – TERJADINYA penurunan skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta tahun 2016, yaitu 70,09 menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
Karena itu, guna meningkatkan IDI di Jakarta, Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Politik dan Demokrasi menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia bertempat di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (6/8/2018).
Plt. Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Drs. Taufan Bakri, M.Si. pada saat pemaparan mengatakan, bahwa saat ini, proses penilaian untuk IDI Tahun 2017 sudah memasuki rangkaian akhir dari seluruh proses yang ada. Harapan kita, bahwa nilai IDI secara umum meningkat, dan khususnya peringkat IDI DKI Jakarta yang pada Tahun 2016 lalu berada pada peringkat 24, di Tahun 2017 dapat kembali ke Peringkat pertama (mudah-mudahan).
Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa DKI Jakarta pernah menempati peringkat pertama dan memperoleh skoring penilaian tertinggi secara nasional selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun pada tahun 2014 dan tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 posisi tersebut tidak dapat dipertahankan, karena hasil penghitungan IDI Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 adalah sebesar 70,85, angka ini turun 14,52 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi DKI Jakarta 2015 sebesar 85,32. Dengan nilai ini, Indeks Demokrasi DKI Jakarta berubah dari kategori “baik” pada tahun 2014 dan 2015 menjadi kategori “sedang” pada tahun 2016.
“Secara peringkat Nasional, Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dari peringkat 1 tahun 2014 dan 2015 menjadi peringkat 24 untuk tahun 2016 dari 34 provinsi se-Indonesia. Namun demikian, IDI Provinsi DKI Jakarta masih berada sedikit di atas rata-rata IDI nasional yang sebesar 70,09,. Salah satu penyebab penurunan yaitu akibat terjadinya demo atau mogok yang disertai kekerasan yang cukup tinggi,” ujar Taufan.
Karena itu, katanya, melalui pertemuan ini kami harapkan agar skor IDI di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan seperti pada era tahun 2014 lalu.
“Skor IDI kita pernah gagah pada tahun 2014, dan 2015 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2016. Dari posisi saya berdiri, saya wajah-wajah anggota IDI untuk kembali meningkatkan skor IDI di Jakarta,” gugah Taufan.
Alumnus Kebijakan Publik UGM ini menjelaskan, salah satu cara memperbaiki indeks dan sekaligus kualitas demokrasi di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan cara membangun kehidupan demokrasi yang lebih santun, dewasa dan mapan, dengan menyatukan dan membangun kembali Mind Set dan komitmen bersama dalam kerangka kesatuan berpikir dan bertindak serta berupaya untuk senantiasa meningkatkan pemahaman, penghayatan, wawasan dan kesadaran terhadap kultur dan budaya implementasi Demokrasi yang mesti dilandasi oleh kondisi obyektif Nasional Indonesia dan bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kegiatan Pemberdayaan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia ini menghadirkan narasumber Direktur Politik Dalam Negeri, Drs. La Ode Ahmad Poloma, M.Si, Anggota DPRD Komisi A, Ahmad Yani, Akademisi, DR. Jayadi Hanan dan Pembicara dari BPS. (sumber:kesbang.com)
Komentar Anda