Bahwa Rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta disampaikan secara langsung oleh Kepala BPS DKI Jakarta, Bapak Buyung Airlangga di Ruang Vicon Lantai 2 Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta, Jl. Salemba Tengah No.36-38 Paseban Senen, Jakarta Pusat. Beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia di tingkat provinsi yang diukur setiap tahun oleh BPS mulai tahun 2009 sampai dengan saat ini.
b. Metodologi penghitungan IDI ini menggunakan 4 (empat) sumber data, yaitu : review surat kabar lokal (warta kota), review dokumen (Perda, Pergub dll), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam dengan beberapa pakar yang dipilih.
c. Sementara itu, hasil penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 (yang dirilis tahun 2020) adalah sebesar 88,29. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,24 poin dibanding tahun 2018 sebesar 85,05. Dengan nilai ini, IDI Provinsi DKI telah meraih kategori “baik” dan menduduki peringkat pertama selama 3 (tiga) tahun berturut turut sejak 2017, 2018 dan 2019.
Menurut data yang disampaikan oleh Kepala BPS DKI Jakarta dinamika ketiga aspek tersebut disebabkan antara lain, yaitu :
a. Aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan disebabkan karena adanya kasus kekerasan terhadap wartawan pada saat peliputan demo penolakan RUU KPK dan KUHAP
b. Aspek Hak-Hak Politik meningkat disebabkan oleh: ?
Peningkatan pengadaan fasilitas untuk penyandang cacat diantaranya pengadaan kertas suara dengan menggunakan huruf braile dan pembuatan lintasan di sekitar dan menuju lokasi TPS yang dpt diakses oleh kursi roda (indikator 12) ?
Peningkatan kualitas DPT pada Pemilu Legislatif 2019 (indikator 13) ?
Terdapat kenaikan jumlah voters turn out dibandingkan Pemilu 2014 (indikator 14) ?
Terdapat kenaikan jumlah anggota DPRD Prov DKI Jakarta perempuan dibandingkan periode lalu (indikator 15)
c. Aspek Lembaga Demokrasi meningkat disebabkan oleh: ?
Semua informasi APBD DKI (sesuai 12 kriteria Kemendagri) sudah dapat diakses secara umum melalui website (indikator 26) ?
Penurunan jumlah kebijakan pejabat pemerintah di DKI yang dinyatakan bersalah oleh PTUN dibandingkan tahun 2018 (indikator 25) ?
Penurunan jumlah kejadian pelaporan terkait kecurangan dlm penghitungan suara dibanding Pemilu 2014 (indikator 19)
Komentar Anda